Cara Perhitungan Pph Pasal 21

Sekilas Pengantar Cara Menghitung PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yg dikenakan terhadap penghasilan berupa honor , upah, honorarium, tunjangan & pembayaran lain yg diterima sang pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 merupakan menjadi berikut:

1. Penerima penghasilan kena pajak, diantaranya:Pegawai tetapPenerima purna tugas terpolaPegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp 4.500.000Bukan pegawai misalnya yg dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yg mendapat imbalan yg sifatnya berkesinambungan.

2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai nir permanen atau tenaga lepas yg mendapat upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yg diterima pada 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.

tiga.  50% berdasarkan penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yg tidak bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud pada 3 poin pada atas.

Selain dasar pengenaan & mutilasi, perhitungan PPh 21 pula berdasarkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. Anda bisa menemukan tarif PTKP yg berlaku di bawah ini.Perhitungan PPh 21 menggunakan PTKP Terbaru

Perhitungan PPh 21 selalu diadaptasi dengan tarif PTKP yg ditetapkan sang Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PTKP yg tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) alfabeta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. merupakan sebagai berikut:Rp 54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000 per bulan buat wajibpajak orang langsung.Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk wajibpajak yg kawin (tanpa tanggungan).Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan buat setiap anggota famili sedarah & keluarga semenda pada garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling poly tiga (orang) untuk setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP membuat cara penghitungan PPh 21 pula mengalami perubahan.

Tarif PTKP yg ditetapkan oleh DJP belum mengalami perubahandari tahun 2016. Untuk mengetahui lebih jauh tentang PTKP terkini, klik di sini.

Sebelum kita lanjut membahas cara menghitung PPh 21 secara manual, Anda yang nir mau ambil pusing waktu menghitung pajak bisa memakai fitur hitung otomatis milik OnlinePajak.

Pelajari cara menggunakannya melalui tautan di bawah ini:

Baca Juga: Simak Mudahnya Cara Menghitung PPh 21 Otomatis di OnlinePajakRagam Metode Perhitungan Gaji Karyawan

Walaupun perhitungan PPh 21 sudah diatur sang DJP, tetapi pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yg diadaptasi dengan tunjangan pajak atau honorhigienis yang diterima karyawannya.

Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling generik, yaitu:

1. Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti honorpegawai tersebut belum dipotong PPh 21.

Misalnya, Ardi seseorang pria lajang (TK/0) mendapat gaji bulanan senilai Rp 10.000.000, maka perhitungannya menjadi berikut:Gaji pokok: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahunTarif PPh: 15%PPh 21 (yang ditanggung sendiri): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulanGaji bersih (take home pay): Rp 9.175.000

2. Metode Gross-Up (Gaji Bersih menggunakan Tunjangan Pajak)

Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebanyak pajak yang dipotong.

Misalnya, Ardi seseorang pria lajang (TK/0) menerima honorbulanan senilai Rp 10.000.000, maka perhitungannya:Gaji utama: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahunTarif PPh: 15%Tunjangan pajak (menurut perusahaan): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulanTotal gaji bruto: 10.825.000Nilai PPh 21 (yg dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulanGaji bersih (take home pay): Rp 10.000.000/bulan

3. Metode Net (Gaji Bersih menggunakan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang menerima honorhigienis dengan pajak yg ditanggung perusahaan.

Misalnya bila Ardi, seorang pria lajang (TK/0) menerima honorbulanan sejumlah Rp 10.000.000, maka: perhitungannya:Gaji pokok: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahunTotal gaji bruto: Rp 10.000.000Tarif PPh 21: 15%Pajak yg ditanggung perusahaan: Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulanNilai PPh 21 (yg dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulanGaji higienis (take home pay): Rp 10.000.000/bulan

Baca Juga: Ini Besaran Tarif PPh 21 yg Harus Anda Ketahui

Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap

Sebelum menghitung PPh 21 buat karyawan tetap, ada baiknya buat memahami pengertiannya.

Dikutip dari situs DJP, karyawan tetap merupakan karyawan yg menerima penghasilan dalam jumlah eksklusif secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka ketika yg sudah ditentukan, yg mendapat penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Berikut ini adalah model-model penghitungan PPh 21 buat karyawan atau pegawai permanen menggunakan memperhitungkan PTKP.

Perhitungan yg dilakukan secara manual maupun perhitungan otomatis memakai aplikasi.

Tanpa panjang lebar lagi, ayo kita lihat model cara penghitungan PPh Pasal 21 secara manual:

Sita Rianti adalah karyawati dalam perusahaan PT. Onix Komunika menggunakan status menikah dan mempunyai 3 anak.

Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementrian Komunikasi & Informatika. Sita mendapat gaji Rp 6.000.000 per bulan.

PT. Onix Komunika mengikuti program purna tugas dan BPJS Kesehatan.

Perusahaan membayarkan iuran purna tugas berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1% menurut perhitungan gaji, yakni senilai Rp 60.000 per bulan.

Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari honor , sedangkan Sita membayar iuran (JHT) setiap bulan sebesar 2,00% berdasarkan honor .

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja menggunakan jumlah masing-masing sebanyak 0,24% & 0,tiga% menurut gaji.

Pada bulan Juli 2016, di samping mendapat pembayaran gaji, Sita juga mendapat uang lembur (overtime) senilai Rp dua.000.000.

Maka output perhitungannya adalah sebagai berikut:Gaji Pokok 6.000.000(i) Tunjangan Lainnya (bila terdapat) dua.000.000(ii) JKK 0,24% 14.400JK 0,tiga% 18.000Penghasilan Bruto 8.032.400Pengurangan:  1. (iii) Biaya jabatan 5% x 8.032.400401.620 2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dua% dari honorpokok120.000 3. (iv) Jaminan Pensiun (JP), 1% berdasarkan gaji pokok60.000   (581.620)Penghasilan neto (higienis) sebulan 7.450.780   (v) Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780 89.409.360(vi) PTKP54.000.000   (54.000.000)Penghasilan Kena Pajak Setahun 35.409.360(vii) Pembulatan ke bawah 35.409.000PPh Terutang 5% x 35.409.000 1.770.450   PPh Pasal 21 Bulan Juli: 1.770.450/12 147.538

Ilustrasi pada atas berlaku bagi harus pajak yg mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara, bagi harus pajak yg tidak memiliki NPWP, akan dikalikan 120%, sebagai akibatnya PPh Pasal 21 Bulan Juli menjadi Rp 147.538 x 120% = Rp 177.046.

(i) Tunjangan lainnya misalnya tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tadi bisa diberikan oleh perusahaan atau nir, tergantung berdasarkan kebijakan perusahaan itu sendiri.

(ii) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% – 1.74% sesuai kelompok jenis bisnis misalnya yg diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.

Di OnlinePajak, tarif iuran JPP yg diterapkan merupakan tarif JKK yg paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0.24%.

(iii) Biaya Jabatan sebanyak 5% berdasarkan Penghasilan Bruto, dengan tinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan, atau Rp 6.000.000 setahun

(iv) Jaminan atau Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yg pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan.

Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%.

(v) Penghasilan Neto: Jika pegawai merupakan pegawai usang (lebih menurut satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 buat memperoleh nilai penghasilan neto setahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *